Blog

Yogyakarta — Jasa Raharja berpartisipasi dalam kegiatan HR Networking 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada 8–10 Januari 2026 di Yogyakarta. Forum ini menjadi wadah bagi para praktisi sumber daya manusia dari perusahaan asuransi dan reasuransi anggota AAUI untuk berdiskusi mengenai tantangan serta arah transformasi fungsi HR di tengah dinamika industri.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur SDM, Umum, dan TI Jasa Raharja, Rubi Handojo, hadir sebagai narasumber dengan membawakan paparan bertajuk “Human Capital Transformation as a Driver of Organizational Competitiveness”. Melalui sesi ini, Jasa Raharja membagikan perspektif mengenai pentingnya transformasi human capital sebagai faktor kunci dalam menjaga relevansi dan daya saing organisasi, khususnya di industri asuransi yang terus menghadapi perubahan teknologi, regulasi, dan ekspektasi publik.

Rubi mengawali pemaparannya dengan menyoroti dinamika industri asuransi global dan nasional. Ia menegaskan bahwa kegagalan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan perusahaan. Transformasi, menurutnya, tidak dapat hanya bertumpu pada adopsi teknologi dan peningkatan kapabilitas, tetapi harus disertai penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta integritas SDM sebagai fondasi utama organisasi.

“Pengalaman di industri menunjukkan bahwa teknologi dan kapabilitas saja tidak cukup. Faktor penentu keberlanjutan organisasi adalah integritas. Tanpa integritas, strategi bisnis, sistem, dan inovasi tidak akan memberikan makna jangka panjang,” ujar Rubi.

Lebih lanjut, Rubi menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM di industri asuransi perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain penguasaan kompetensi teknis dan digital, organisasi juga perlu memperkuat human-centric skills seperti kemampuan berpikir kritis, adaptabilitas, pembelajaran berkelanjutan, serta pengambilan keputusan yang etis. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjawab tantangan rendahnya literasi asuransi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap industri.

Transformasi human capital, lanjut Rubi, tidak dapat dipisahkan dari mandat Jasa Raharja dalam menyelenggarakan asuransi kecelakaan sebagai bagian dari sistem perlindungan dasar bagi masyarakat. Penguatan SDM diarahkan agar setiap insan perusahaan mampu menjalankan peran pelayanan publik secara profesional, empatik, dan akuntabel, sejalan dengan nilai melayani sepenuh hati.

“Transformasi SDM harus berdampak nyata pada pengalaman pegawai, mitra, dan masyarakat. Ketika budaya organisasi dibangun atas dasar integritas dan kepercayaan, petugas Jasa Raharja di lapangan akan mampu memberikan pelayanan prima sebagai wujud kehadiran negara,” tambahnya.

Mengangkat fokus pada penguatan peran strategis HR, HR Networking 2026 AAUI diarahkan untuk mendorong kesamaan perspektif di kalangan pimpinan dan praktisi HR industri asuransi dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Forum ini menjadi ruang konsolidasi gagasan terkait penguatan kepemimpinan, budaya organisasi, serta kesiapan talenta agar industri asuransi nasional dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jasa Raharja terus mendukung upaya peningkatan kualitas SDM yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan arahan Danantara sebagai entitas pengelola dan penguatan BUMN. Transformasi human capital yang berkelanjutan diyakini menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah tantangan perubahan yang semakin kompleks.

Kegiatan HR Networking 2026 ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Budi Herawan (Chairman AAUI), Eko Yunianto (Head of OJK Office Daerah Istimewa Yogyakarta), Heriyanto Agung (HR Director Vale Indonesia), serta Charles Budiman (Chief Digital Officer Maybank). Kehadiran para pemimpin lintas sektor tersebut memperkaya diskusi strategis terkait penguatan peran SDM dalam mendorong daya saing dan keberlanjutan organisasi.(*)

Jakarta – Selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025–2026) yang berlangsung pada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, Jasa Raharja telah menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik korban luka-luka maupun meninggal dunia, sebagai bagian dari pelayanan publik dan negara hadir bagi masyarakat.

Berdasarkan data Korlantas Polri, selama periode tersebut tercatat sebanyak 3.183 kejadian kecelakaan lalu lintas secara nasional dengan total 6.050 korban. Dari jumlah tersebut, 403 orang meninggal dunia dan 5.647 orang mengalami luka-luka. Jumlah kejadian kecelakaan turun 7 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu, sementara jumlah total korban naik 9 persen.

Sejalan dengan data tersebut, Jasa Raharja menjalankan perannya sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan dengan memastikan seluruh korban kecelakaan memperoleh hak santunan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Data DASI Jasa Raharja menyebutkan bahwa total santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah Rp39,18 miliar, tersalurkan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebanyak Rp24,77 miliar, sementara kepada korban luka-luka tercatat sebesar Rp14,41 juta. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dengan santunan korban meninggal dunia turun 8 persen dan santunan korban luka-luka turun 90 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Raharja Dodi Apriansyah menyampaikan bahwa kesiapan perusahaan dan sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan selama periode Nataru.

“Pada masa dengan pergerakan masyarakat yang tinggi seperti Nataru, kami memastikan seluruh proses pelayanan santunan berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran petugas Jasa Raharja di lapangan merupakan bentuk komitmen kami untuk melayani sepenuh hati bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan,” ujar Dodi.

Selama periode Nataru 2025–2026, petugas Jasa Raharja secara aktif melakukan koordinasi dengan Korlantas Polri, rumah sakit, dan instansi terkait untuk mempercepat pendataan korban serta proses penyerahan santunan. Langkah ini dilakukan guna memastikan korban maupun ahli waris dapat segera menerima haknya tanpa prosedur yang berbelit, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Selain penyaluran santunan, Jasa Raharja juga mendukung upaya peningkatan keselamatan berkendara melalui kehadiran di pos-pos pelayanan terpadu serta pemantauan di titik-titik rawan kecelakaan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendorong penanganan kecelakaan yang lebih menyeluruh, tidak hanya di hilir tetapi juga pada aspek pencegahan.

Dodi menegaskan bahwa pengalaman pelayanan selama periode Nataru 2025–2026 menjadi pijakan penting dalam penguatan layanan ke depan.

“Pelayanan pada masa Nataru menegaskan bahwa santunan harus hadir cepat di saat masyarakat paling membutuhkan. Ke depan, fokus kami adalah menjaga kualitas layanan agar tetap relevan dan benar-benar dirasakan, dengan memastikan kecepatan, ketepatan, dan empati menjadi standar pelayanan santunan Jasa Raharja,” ungkapnya.

Dengan dukungan sistem digital, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi yang solid dengan para stakeholder, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan santunan sebagai bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui layanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)

Jakarta – Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berempati kepada masyarakat dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 yang digelar pada Senin (5/1). Upacara tersebut diselenggarakan hybrid dengan diikuti oleh seluruh Insan Jasa Raharja, di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia.

Selama 65 tahun perjalanan pengabdian, Jasa Raharja hadir melayani sepenuh hati pada berbagai momen krusial kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi kecelakaan dan korban serta keluarganya membutuhkan kepastian perlindungan. Mandat tersebut menempatkan perusahaan sebagai penyelenggara jaminan perlindungan dasar korban kecelakaan Jasa Raharja sekaligus representasi negara hadir melalui pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Fokus pada pelayanan tercermin dari kinerja penyaluran santunan sepanjang 2025. Penyaluran santunan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, didukung penguatan sistem layanan, serta keterlibatan aktif petugas Jasa Raharja di lapangan untuk memastikan hak korban terpenuhi sesuai ketentuan.

Dodi Apriansyah – Sekretaris Perusahaan PT Jasa Raharja menegaskan bahwa pelayanan santunan merupakan inti dari mandat perusahaan. “Pelayanan santunan adalah inti mandat Jasa Raharja. Fokus kita bukan sekadar meningkatkan, tetapi menjaga kualitas layanan agar tetap relevan dan benar-benar dirasakan masyarakat. Kecepatan, ketepatan, dan empati bukan pilihan, melainkan standar minimum kehadiran negara melalui Jasa Raharja,” ujar Dodi.

Momentum HUT ke-65 dimaknai sebagai titik refleksi atas kualitas dan relevansi layanan yang diberikan. Inti refleksi tersebut adalah memastikan bahwa kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat, layanan mampu menjawab kebutuhan zaman, dan amanat negara dikelola dengan integritas. Refleksi ini menjadi dasar penguatan arah pelayanan agar tetap dipercaya publik.

Dalam konteks pelayanan, tema tersebut dimaknai sebagai upaya menjaga kualitas layanan agar tetap konsisten dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga berkesinambungan, sehingga perlindungan dasar dapat terus diberikan secara optimal di tengah dinamika kebutuhan publik.

Sebagai bagian dari penguatan layanan, perusahaan terus mendorong digitalisasi proses layanan end-to-end, integrasi data kecelakaan dengan stakeholder terkait, serta penyempurnaan tata kelola internal. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas pengelolaan dana santunan.

Selain berperan di hilir melalui penyaluran santunan, Jasa Raharja juga berkontribusi di hulu melalui penguatan ekosistem keselamatan berkendara. Program pencegahan kecelakaan dijalankan secara terkoordinasi dan berbasis data, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif.

Sejalan dengan hal tersebut, Jasa Raharja berkomitmen memastikan seluruh nilai yang disampaikan dalam amanat tersebut diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari. Melalui penguatan sistem, peran aktif petugas di lapangan, serta budaya kerja melayani sepenuh hati, perusahaan terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud amanat negara dan upaya menghadirkan layanan yang konsisten serta dapat diandalkan. (*)

Jakarta – Upaya penguatan perlindungan dan integrasi layanan di kawasan perbatasan terus diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jasa Raharja dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Kerjasama ini menjadi penanda sinergi pelaksanaan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, serta asuransi kendaraan bermotor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), (2/1/26).

Nota Kesepahaman tersebut bertujuan memberikan kepastian tata kelola, harmonisasi kebijakan, serta kejelasan standar operasional dan dasar hukum pelaksanaan layanan asuransi kecelakaan Jasa Raharja di kawasan perbatasan. Kerja sama ini diharapkan mampu mendukung perlindungan masyarakat lintas negara secara tertib, terkoordinasi, dan berkelanjutan, seiring dengan tingginya mobilitas orang dan kendaraan di PLBN.

Jasa Raharja memahami bahwa pengelolaan kawasan perbatasan tidak semata-mata dimaknai sebagai batas geografis negara. Pengelolaan kawasan perbatasan bukan sekadar batas geografis negara, melainkan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dodi Apriansyah – Corporate Secretary PT Jasa Raharja menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki makna strategis dalam mendukung perlindungan masyarakat lintas negara di PLBN. Dodi menjelaskan bahwa Jasa Raharja menjalankan mandat pemerintah sebagai National Bureau Indonesia untuk skema ASEAN Compulsory Motor Insurance (ACMI). Amanat ini menempatkan Jasa Raharja sebagai bagian dari sistem negara dalam memastikan perlindungan yang tertib, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum di kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, Dodi menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keselarasan kebijakan, harmonisasi SOP, serta kepastian hukum atas pelaksanaan operasional di kawasan perbatasan. “Nota kesepahaman ini menjadi landasan penguatan sinergi dalam pelaksanaan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, lalu lintas jalan, serta asuransi kendaraan bermotor lintas negara guna mengoptimalkan perlindungan masyarakat dan implementasi skema asuransi wajib kendaraan bermotor ASEAN secara terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dan konkret untuk memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, serta asuransi kendaraan bermotor di pos lintas batas negara.

Makhruzi menyoroti tingginya aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan yang memerlukan dukungan perlindungan asuransi. Ia mencontohkan penggunaan kendaraan pribadi maupun angkutan umum lintas daerah dan lintas negara, baik di perbatasan darat maupun laut.

“Kawasan perbatasan memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai etalase. Pelayanan publik di kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu, profesional, dan berorientasi pada perlindungan serta pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup dukungan fasilitas PLBN, pelaksanaan pertanggungan wajib, pertukaran dan perlindungan data, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi. Keberadaan petugas Jasa Raharja di kawasan PLBN juga diharapkan dapat mendukung peningkatan keselamatan berkendara serta memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pembentukan kelompok kerja, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasinya berjalan nyata dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus melayani sepenuh hati dan menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan negara. (*)

Jakarta – Jasa Raharja bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Jasa Marga mengikuti kegiatan doa bersama yang digelar pada Jumat malam, 26 Desember 2025, di Command Center KM 29, Cikarang, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan usai rapat koordinasi pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Doa bersama tersebut menjadi bagian dari rangkaian analisis dan evaluasi pelaksanaan Operasi Nataru 2025–2026 yang telah berjalan sejak beberapa hari sebelumnya. Melalui kegiatan ini, seluruh stakeholder meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keselamatan berkendara, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama masa libur akhir tahun. Momentum ini sekaligus mencerminkan wujud negara hadir dalam melindungi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa koordinasi antarinstansi terus dilakukan untuk memastikan pengamanan Nataru 2025–2026 berjalan optimal.

“Pada malam ini, kami melakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasa Marga, dan Jasa Raharja sebagaimana yang selalu kami lakukan pada setiap kegiatan, baik Nataru maupun Lebaran. Malam ini kami berkoordinasi untuk melakukan analisa dan evaluasi. Alhamdulillah, kami juga melaksanakan doa bersama dengan harapan agar operasi pengamanan Nataru dapat berjalan aman, selamat, dan lancar,” ujar Dudy.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., S.I.K., M.Hum. menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan tren yang cukup positif, meski tetap membutuhkan kewaspadaan tinggi.

“Dari sore hingga malam ini kami melakukan analisa dan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Nataru. Arus mudik sudah kita lewati, dengan kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Sumatera mencapai sekitar 201 ribu kendaraan atau sekitar 49 persen yang telah keluar dari Jakarta untuk perjalanan masyarakat merayakan Natal dan tahun baru, juga perjalanan dalam rangka liburan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, ada dua hal yang menjadi perhatian. Hal yang pertama adalah, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB), kendaraan sumbu tiga dilarang melintasi jalan tol; untuk memasuki jalan arteri pun ada waktu yang ditentukan yaitu dari jam 17.00 sampai pagi hari. Hal yang kedua adalah angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang mengalami penurunan sebesar 23,23 persen, walau peristiwa kecelakaan sendiri mengalami peningkatan dalam jumlah kecil.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan responsif.

“Sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, kami terus memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh haknya secara cepat dan tepat. Hingga saat ini, santunan untuk korban meninggal dunia yang telah disalurkan mencapai Rp8,2 miliar, turun 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan bahwa petugas Jasa Raharja di seluruh wilayah terus bersiaga dan berkoordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, serta instansi terkait untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan prima, mendukung keselamatan berkendara, serta memastikan proses penyaluran santunan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui sinergi yang kuat bersama seluruh stakeholder, Jasa Raharja terus berupaya menjalankan perannya secara konsisten dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Dengan semangat melayani sepenuh hati, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran Operasi Pengamanan Nataru 2025– 2026 serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat selama masa libur akhir tahun.  (*)

Jakarta – Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah. Pada Senin (22/12) sekitar pukul 00.15 WIB, sebuah bus penumpang mengalami kecelakaan berat di Jalan Tol KM 420–200, tepatnya di simpang susun Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Jawa Tengah. Menyikapi peristiwa tersebut, Jasa Raharja bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan dan hak jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecelakaan ini melibatkan bus Cahaya Trans dengan nomor polisi B-7201-IV. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia dan 17 orang korban luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu RSUD dr. Adhyatma Tugurejo, RSUP dr. Kariadi, RS Columbia Asia dan RS St Elisabeth Kota Semarang.

Kronologi kejadian bermula saat bus Cahaya Trans melaju dari arah selatan (Kalikangkung) menuju utara (Krapyak), saat melintas di ruas jalan yang menikung, pengemudi diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Bus kemudian oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan, dan akhirnya terguling ke sisi kanan jalan tol.

Sejak menerima informasi kejadian, petugas Jasa Raharja Kanwil Jawa Tengah langsung berkoordinasi dengan Kepolisian, Pengelola jalan tol, serta Rumah Sakit. Langkah cepat ini dilakukan untuk melakukan pendataan korban dan memastikan seluruh korban memperoleh jaminan Rumah Sakit sesuai ketentuan asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Upaya ini merupakan wujud upaya dalam memastikan negara hadir memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang terdampak musibah kecelakaan lalu lintas.

Seluruh penjaminan dan pemberian santunan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang mengatur perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Jasa Raharja memastikan korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Sedangkan korban luka-luka dijamin biaya perawatan maksimal Rp 20 juta yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Selain itu, terdapat manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama maksimal Rp 1 juta dan biaya ambulans hingga Rp500 ribu.

Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

“Jasa Raharja menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para korban. Sejak menerima laporan, kami langsung menurunkan tim untuk memastikan seluruh korban mendapatkan haknya, baik jaminan perawatan di rumah sakit maupun santunan bagi korban meninggal dunia. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Dewi.

Dalam kesempatan yang sama, Dewi juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, terutama di tengah kondisi cuaca yang ekstrem dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Ia menghimbau para pengusaha layanan transportasi untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta personel pengemudi yang bertugas memiliki kompetensi dan kondisi fisik yang prima.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau seluruh perusahaan angkutan umum agar rutin melakukan pemeriksaan kendaraan dan memastikan pengemudi benar-benar siap bertugas. Pencegahan adalah kunci untuk menekan angka kecelakaan,” tambahnya.

Melalui berbagai langkah responsif tersebut, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan mengedepankan prinsip melayani sepenuh hati, Jasa Raharja akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (*)

Jakarta – Pada 2025, persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) kembali menjadi sorotan nasional karena dampaknya terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta terganggunya keselamatan pengguna jalan. Sebagai dukungan terhadap upaya penanganan ODOL di Jawa Timur, Jasa Raharja menghadiri Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 20F25 yang diselenggarakan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur pada Selasa, 16 Desember 2025 di Gedung Tani Puspo Agro, Sidoarjo, Jawa Timur.

Acara tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Korlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., serta perwakilan lembaga yang menjadi stakeholder transportasi darat, seperti Jasa Raharja, PT Jasa Marga (Persero), Asosiasi Karoseri Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, dan lainnya.

Kehadiran pemerintah, kepolisian, dan para stakeholder, termasuk Jasa Raharja, mencerminkan komitmen negara hadir dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal menuju target besar Indonesia Zero ODOL 2027. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda nasional tersebut.

“Target utamanya adalah mencapai Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Pencapaian ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di sini, tetapi terus berlanjut hingga 2027 dengan komitmen bersama seluruh stakeholder,” ujar Dudy.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program Zero ODOL. “Jawa Timur siap membangun koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL dengan target 2027. Normalisasi ODOL penting untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang aman dan lancar, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerusakan jalan. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan karoseri, menjadi kunci agar efisiensi dan produktivitas dapat tercapai,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mewakili perusahaan menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Perhubungan atas dukungan terhadap program penanganan ODOL. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Korlantas Polri, Gubernur Jawa Timur, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola transportasi.

Dewi menegaskan bahwa penanganan kendaraan ODOL berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan berkendara dan pengguna jalan. “Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan muatan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi para pengguna jalan. Karena itu, Jasa Raharja mendukung penuh langkah-langkah normalisasi kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih aman,” ujar Dewi.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan, Jasa Raharja terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, mulai dari pencegahan hingga penanganan saat kecelakaan lalu lintas terjadi.

Melalui dukungan terhadap acara ini, Jasa Raharja terus memperkuat perannya dalam mendorong keselamatan berkendara dan memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Komitmen melayani sepenuh hati diwujudkan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan para stakeholder demi terciptanya transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan bagi Indonesia. (*)

Jakarta – Sehubungan persiapan pengamanan dan pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025—2026), Jasa Raharja ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Gedung STIK-PTIK Polri, Senin, 15 Desember 2025. Rakor tersebut mengusung tema “Mewujudkan Paradigma Baru Pelayanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Semangat Transformasi Polri”.

Rakor Lintas Sektoral ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwaghandi, perwakilan TNI, kementerian/lembaga terkait, serta seluruh jajaran Polda di Indonesia.

Rakor Lintas Sektoral menjadi forum untuk memastikan kesiapan pengamanan, pelayanan publik, serta keselamatan transportasi dalam menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025—2026. Dalam forum ini, Jasa Raharja memaparkan strategi percepatan jaminan dan penguatan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui sinergi lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja menyampaikan strategi percepatan jaminan dan penguatan upaya keselamatan transportasi Nataru 2025–2026. Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menegaskan bahwa kesiapan layanan difokuskan pada kecepatan penanganan korban dan penguatan sinergi lintas sektor.

“Melalui interoperabilitas sistem dengan Polri, Dukcapil, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan perbankan, kami memastikan layanan asuransi kecelakaan Jasa Raharja dapat diberikan secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif. Rata-rata penyelesaian santunan korban meninggal dunia kini mencapai 1 hari 4 jam,” ujar Dewi

Ia menambahkan, Jasa Raharja menyiagakan lebih dari 2.000 personel nasional, tim reaksi cepat, serta penguatan monitoring data kecelakaan lalu lintas secara real time melalui integrasi dengan IRSMS Polri dan sistem JR-Care di seluruh rumah sakit yang telah bekerjasama.

“Langkah ini memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh penanganan medis dan hak santunan sejak awal kejadian. Ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain percepatan jaminan, Jasa Raharja juga memperkuat upaya pencegahan melalui intensifikasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), kampanye keselamatan berkendara, edukasi pertolongan pertama gawat darurat, ramp check, serta pemasangan rambu imbauan keselamatan di ribuan titik rawan. Petugas Jasa Raharja akan aktif berkoordinasi di pos pelayanan terpadu dan lokasi strategis selama Operasi Lilin 2025.

Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetya dalam penjelasannya mengatakan bahwa pengamanan Nataru 2025—2026 akan difokuskan pada pengelolaan arus lalu lintas dan antisipasi potensi gangguan yang menyertai meningkatnya mobilitas masyarakat. Polri bersama seluruh stakeholder telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, baik pada arus mudik maupun arus balik, seperti penerapan ganjil-genap, contra flow, hingga one-way yang akan disesuaikan dengan dinamika situasi di lapangan. Rekayasa tersebut tidak hanya diterapkan di jalan tol, tetapi juga pada jalur non-tol, kawasan wisata, pelabuhan penyeberangan, serta titik-titik rawan kepadatan lainnya.

Ia menambahkan bahwa pengamanan Nataru kali ini juga memberi perhatian khusus pada potensi bencana alam akibat peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah. “Oleh karenanya, tadi Kapolri menyampaikan kepada seluruh sektor lainnya maupun kepada seluruh Polda dan jajaran, untuk betul-betul bekerja sama dengan pemerintah daerah, mempersiapkan sarana-prasarana pendukung, personel, dan juga peralatan, serta menghadapi situasi kontingensi ketika terjadi bencana alam,” ujarnya.

Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh stkeholder dalam memastikan pelayanan publik yang andal, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat selama periode Nataru 2025–2026. Melalui kesiapsiagaan petugas Jasa Raharja, penguatan sistem digital terintegrasi, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, Jasa Raharja siap menghadirkan perlindungan dan bantuan korban kecelakaan lalu lintas secara cepat dan tepat sebagai wujud melayani sepenuh hati. (*)

Jakarta – Kesiapsiagaan layanan dan pengamanan menjadi fokus utama Jasa Raharja dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut ditandai melalui Apel Pengamanan (PAM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh insan Jasa Raharja secara luring maupun daring dari seluruh Indonesia.

Apel PAM ini menjadi bagian dari kesiapan Jasa Raharja dalam memastikan layanan perlindungan bagi masyarakat tetap berjalan optimal selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui pengamanan ini, Jasa Raharja memfokuskan upaya pada kesiapan pelayanan di seluruh jaringan kerja, penguatan pencegahan kecelakaan lalu lintas, serta percepatan penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Pada saat yang sama, koordinasi dengan para stakeholder terkait terus diperkuat agar arus mudik dan balik pada periode Nataru dapat terkelola dengan baik, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat, sebagai wujud nyata negara hadir di tengah kebutuhan publik.

Dalam Apel PAM ini, Kepala Divisi Pelayanan & TJSL Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto menyampaikan laporan kesiapsiagaan pelaksanaan PAM Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program pengamanan akan dilaksanakan secara serentak pada 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di seluruh jaringan pelayanan Jasa Raharja, mencakup kantor pusat, 29 kantor wilayah, 63 kantor cabang, dan 38 kantor pelayanan di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, lebih dari 2.000 personel Jasa Raharja disiagakan secara nasional, termasuk pembentukan Tim Jasa Raharja Reaksi Cepat. Sistem monitoring dan respons cepat juga dioptimalkan melalui pemantauan secara online yang terintegrasi dengan lebih dari 2.770 rumah sakit, sehingga penanganan korban dapat dilakukan secara real time sebagai bagian dari perlindungan asuransi kecelakaan Jasa Raharja.

Dukungan sarana dan prasarana pengamanan turut diperkuat melalui penyediaan Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas, pos pelayanan terpadu, tenda taktis, serta perlengkapan keselamatan seperti traffic cone dan stick lamp di titik-titik strategis. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mendukung keselamatan berkendara serta memperkuat peran petugas Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di lapangan.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama dalam pengamanan Nataru 2025–2026. Jasa Raharja aktif berpartisipasi dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), pelaksanaan ramp check angkutan umum, serta kegiatan edukasi dan imbauan keselamatan kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana memberikan arahan kepada seluruh jajaran. Ia menegaskan pentingnya kesiapan personel di lapangan dan konsistensi pelayanan selama periode pengamanan Nataru 2025–2026.

“Periode Natal dan Tahun Baru menuntut kesiapsiagaan penuh seluruh insan Jasa Raharja. Pastikan pelayanan berjalan optimal, respons terhadap kejadian dilakukan dengan cepat, dan koordinasi dengan para stakeholder terus diperkuat agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan berkeselamatan,” ujar Dewi.

Melalui Apel Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan, menghadirkan bantuan korban secara cepat dan tepat, serta melayani sepenuh hati sebagai bagian dari perannya dalam menjaga keselamatan masyarakat. Dengan sinergi dan kesiapan menyeluruh, Jasa Raharja siap mengawal pengamanan Nataru 2025–2026 agar berjalan aman, lancar, dan berkeselamatan. (*)